NUKLIR IRAN

Sekalipun demikian, perundingan Iran dengan kelompok 5+1 telah memasuki sebuah era baru. Tentu, Iran akan keluar sebagai pemenang mengingat negara ini hanya ingin merebut haknya dalam memiliki energi nuklir damai.

Lantaran keteguhan rakyat Iran dalam mempertahankan hak mereka serta usaha keras para ilmuwan nuklir dan tim perunding serta aliran darah para syuhada, pasti akan tersedia sebuah lahan yang akan mamaksa Barat untuk menerima hak Iran dalam melakukan pengayaan uranium.

Tulisan ini ingin mengungkapkan gambaran yang lebih jernih berkenaan dengan perkembangan program nuklir Iran hingga hari ini. Berikut perkembangan diplomatik yang pernah dilakukan oleh tim nuklir Republik Islam Iran.

Secara umum, perundingan nuklir Iran dengan kelompok 5+1 dapat diklasifikasikan dalam 3 periode:

Periode Pertama: Tahun 2002

Perundingan ini terselenggara pada bulan Oktober 2002 setelah kemampuan untuk mengayakan uranium di Natanz dan air berat di kota Arak diketahui dunia. Pada periode ini, Barat melakukan propaganda luas bahwa Iran bermaksud memproduksi persenjatan nuklir. Lantaran peristiwa ini bersamaan dengan pendudukan Irak oleh Amerika, strategi Iran tersimpulkan dalam dua poin penting: 

1. Membuktikan hak legal Iran untuk mengayakan uranium untuk tujuan-tujuan damai dan kemajuan teknologi.

2. Membangun kepercayaan Barat dan memberantas bahaya yang mungkin muncul lantaran pertikaia internasional.

Pada periode ini, pihak Iran diwakili oleh Hasan Ruhani dan Kamal Kharrazi. Sedangkan pihak Barat diwakili oleh Yushka Fisher, Dominique de Villepin, dan Jack Straw. Masing-masing adalah Menteri Luar Negeri Jerman, Prancis, dan Inggris.

Pada perundingan kali ini, tim perunding Iran tampil lemah. Lantaran khawatir terhadap tindak embargo atau serangan militer, tim Iran tidak mengacuhkan poin pertama yang merupakan strategi asli negara, dan hanya menekankan poin kedua. Mereka akhirnya memilih mundur dan lebih memilih menciptakan kepercayaan Barat. Akhirnya, seluruh aktifitas nuklir ditangguhkan dalam renggang waktu pendek yang kurang dari setahun. Pada periode ini, Iran tidak mengambil langkah positif dalam menetapkan haknya untuk melakukan pengayaan uranium.

Kesepakatan Sa'dabad

Kesepakatan ini ditandatangani pada tanggal 21 Oktober 2003. Berdasarkan kesepatan ini, Iran menerima seluruh protokol susulan dan menghentikan seluruh aktifitas pengayaan uranium.

Kesepakatan Brussel

Kesepakatan ini ditandatangani pada tanggal 23 Februari 2004. Berdasarkan kesepakatan ini, Iran berjanji untuk menghentikan seluruh usaha untuk memproduksi dan mencoba centrifuge-centrifuge yang dibutuhkan untuk pengayaan uranium. Begitu pula, Iran menghentikan produksi suku-suku cadang centrifuge yang ada kala itu.

Pada perundingan ini, delegasi perunding Iran dipimpin oleh Hasan Ruhani dan delegasi Eropa dikepalai oleh Javier Solana.

Kesepakatan Paris

Kesepakatan Paris ditandatangani oleh Iran, Prancis, Inggris, dan Jerman. Sesuai kesepakatan ini, Iran hanya dalam rangka mewujudkan kepercayaan Barat, bukan sebagai sebuah kewajiban hukum, menerima untuk menghentikan seluruh aktifitas yang berhubungan dengan pengayaan uranium, seperti memproduksi, memasang, mencoba, merakit, dan menyalakan centrifuge gaz, serta seluruh aktifitas yang berhubungan dengan usaha pemisahan plutanium.

Dalam perundingan ini, tim perunding Iran melupakan seluruh tujuan perundingan. Lantaran orientasi ekonomi yang telah dicanangkan oleh pemerintah reformis kala itu, mereka mencukupkan diri dengan diterima sebagai anggota Lembaga Perdagangan Internasional sebagai imbalan setiap langkah besar yang telah diambil oleh Iran.
Pada periode ini, tim perunding Iran beranggotakan Sirus Naseri dan seluruh Duber Iran untuk Paris, London, dan Berlin.

Dalam perundingan ini, tim perunding Iran hanya mengambil sikap reaktif.
Di hadapan sikap ini, delegasi Eropa memperoleh angin kemenangan. Setelah seluruh aktifitas Iran dihentikan selama hampir 2 tahun, belum ada rambu-rambu yang mengarah kepada usaha menerima hak Iran dalam aktifitas nuklir. Lebih dari itu, tiga Menteri Luar Negeri Eropa melayangkan sepucuk surat rahasia kepada Iran pada bulan Juni 2005. Mereka meminta supaya Iran menghentikan seluruh aktifitas nuklir untuk selamanya.

Setelah beberapa bulan berlalu, surat ini diumumkan oleh ketua Komisi Hubungan Internasional Majelis Syura Islami. Surat ini menekankan, apabila Iran tidak meliburkan seluruh aktifitas nuklir, maka masalah ini akan ditindaklanjuti melalui DK PBB.
Menanggapi permintaan tolol Barat ini, Rahbar Revolusi Islam Ayatullah Khamenei langsung turut campur tangan. Beliau, dalam sebuah instruksi, memerintahkan supaya pemerintahan reformis yang kala itu sudah mau berakhir supaya menghentikan panangguhan pengayaan uranium dan membuka kembali seluruh reaktor nuklir Iran.

Setelah intruksi Rahbar ini, UCF Isfahan dan Lembaga Riset Nuklir Natanz aktif kembali. Dengan demikian, perundingan nuklir Iran dan Eropa memasuki fase kedua. Setelah pemerintahan fundamentalis terbentuk dan Ali Larijani terpilih sebagai Sekjen Dewan Tinggi Keamanan Negara dan sekaligus kepala delegasi perunding Iran, perundingan nuklir Iran dan Barat dimulai kembali.

Penekanan pada hak paten Iran untuk memiliki energi nuklir dan pengayaan uranium yang akhirnya memetik aksi internasional adalah salah satu kriteris periode ini.
Pada periode ini, masalah nuklir Iran pun dikembalikan kepada DK PBB, dan beberapa resolusi yang menekankan embargo Iran dalam berbagai bidang telah dikeluarkan.
Delegasi perunding Iran tidak pernah rela apabila haknya dirampas dengan semudah membalik telapak tangan. 

Menanggapi sikap Republik Islam Iran ini, Yushka Fisher dalam sebuah wawancara dengan majalah Midle East mengaku, "Saya pernah berjumpa dengan Ahmadinejad dan Larijani di New York para bulan September 2005. Dalam pertemuan pertama ini, saya sangat pesimis dengan masa depan Iran. Setelah itu, proses perundingan membenarkan kepesimisan saya ini. Larijani sebagai kepala Dewan Tinggi Keamanan Negara kala itu langsung memulai bicara sebelum duduk dan mengucapkan salam. Ia membandingkan antara masalah nuklir Iran dengan peristiwa swastanisasi isdustri minyak pada dasawarsa 1950-an. Larijani menekankan bahwa seluruh kekuatan dunia yang sekarang sedang berusaha untuk membendung teknologi nuklir Iran sedang memainkan peran yang pernah dimainkan oleh Inggris dan Amerika untuk mengkudeta Musaddeq dan mengembalikan raja ke kursi kerajaannya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Iran tidak akan pernah hadir mengorbankan hak nuklirnya, karena setiap tindak lengah dalam hal ini adalah sebuah pengkhianatan terhadap bangsa Iran."

Tindakan Sa'id Jalili yang diangkat sebagai Sekjen Dewan Tinggi Keamanan Negara setelah Larijani mengundurkan diri juga layak diacungi jempol dalam bidang ini.

Dengan bersandar pada kekuatan kogika dan bukti-bukti hukum internasional, Jalili berhasil membuktikan keberhakan Iran untuk melakukan pengayaan uranium. Setelah bertahun-tahun menunggu, kita sekarang berada dalam sebuah perubahan baru. 

Pada kenyataannya, perundingan Istanbul lalu merupakan sebuah langkah baru untuk memasuki periode baru dalam sejaran perundingan Iran dan Barat. Perundingan ini tentu akan membuahkan hasil pengakuan Barat terhadap hak Iran, sekalipun selangkah demi selangkah.

Banyak faktor yang telah mengubah orientasi Barat ini. Di antaranya adalah:

1. Keteguhan rakyat dan para petinggi Republik Islam Iran di bawah komando Rahbar dalam menghadapi setiap jenis tekanan Barat. Tentu, keteguhan yang termanifestasi dalam pemilu perlemen beberapa waktu lalu telah membuahkan rasa optimis Barat untuk melanjutkan tekanan terhadap Iran.

2. Keberhasilan para ilmuwan Iran dalam bidang teknologi nuklir yang telah dibeli dengan darah para syuhada yang telah gugur syahid di jalan ini. Keberhasilan ini telah membuat dunia terbelalak menyaksikannya.

3. Perubahan orientasi di kawasan Timur Tengah yang menguntungkan Iran dan keredupan nama Barat.

4. Pertikaian yang ada dalam tubuh kelompok 5+1 bak api dalam sekam lantaran perbedaan kepentingan. Hal ini telah melemahkan sikap mereka di meja perundingan. Lebih dari itu, kemenangan sayap kiri Prancis di bawah komando Hollande dan pengurangan gesekan antara Iran-Prancis juga layak diingat di sini. 

5. Krisis ekonomi yang sedang mencekik leher Barat, khususnya Eropa. Untuk itu, pernyataan-pernyataan Jalili dan Ashton setelah perundingan Istanbul usai menjanjikan keberhasilan perundingan Iran dengan kelompok 5+1.

Lebih dari itu, presiden baru Prancis mengutus Michel Rocard untuk berkunjung ke Tehran, dan memecat perunding Prancis yang pernah ditunjuk oleh Sarkozy. Kedua tindakan ini tentu layak direnungkan.

Kunjungan Yukiya Amano ke Tehran merupakan mata rantai terakhir dari "berita gembira" keberhasilan perundingan Baghdad.

Akan tetapi, di samping itu semua, ada beberapa sikap yang menghikayatkan bahwa Eropa akan kembali kepada sikap sebelum perundingan Istanbul. Salah satunya adalah pernyataan yang telah dikeluarkan oleh Uni Eropa dua minggu sebelum perundingan Baghdad yang menekankan supay Iran menangguhkan setiap aktifitas pengayaan uranium.

Begitu pula kunjungan Catherine Ashton ke Israel untuk koordinasi lebih berkenaan dengan perundingan Baghdad memperbesar dugaan bahwa Israel memiliki permainan baru dalam masalah program nuklir damai Iran. 

Akan tetapi, dapat kita camkan bersama, kondisi internal dan internasional Eropa menunjukkan bahwa Uni Eropa mau tidak mau pasti akan memperoleh kesepakatan dalam perundingan dengan Iran. Tema embargi minyak yang diprakarsi oleh Sarkozy tidak menghasilkan hasil selain harga minyak yang semakin menukik bagi Eropa. Pada kenyataannya, Eropa khususnya setelah Prancis mengubah orientasinya akan melangkah suatu arah di mana negara ini tidak akan lagi memberikan jawaban positif terhadap kisah petualangan yang disulut oleh Israel. Lebih dari itu, sika Obama yang sedikit lunak dan gesekan yang antara dia dan Netanyahu pasti akan mempengaruhi sikap kelompok 5+1 dalam menentukan keputusan